Argumentasi Seorang Anak Bangsa

Harga BBM (bahan bakar minyak) kembali naik! Begitulah yang dituliskan pada setiap headline surat kabar, diberitakan di setiap media massa, diperbincangkan setiap orang, dikecam oleh berbagai lapisan termasuk di dalamnya mahasiswa, dan diresahkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia dalam beberapa hari ini.
Kenaikan BBM kembali menjadi polemik yang menarik untuk didiskusikan. Setelah pada awal Maret dan Oktober 2005 pemerintah menaikkan bahan bakar ini, sekarang kembali kebijakan serupa akan dilaksanakan, yakni menaikkan BBM sebesar 30% per 24 Mei 2008 karena harga minyak dunia yang melonjak tinggi.
Tidak dipungkiri bahwa undang-undang yang mengatur tentang kenaikkan harga BBM ada di tangan pemerintah. Maka ketika negara sedang mengalami kesulitan seperti saat ini, alternatif yang paling mudah untuk yang dilakukan para pemimpin bangsa untuk mengatasinya adalah dengan menaikkan harga BBM. Para anggota DPR, yang merupakan wakil rakyat, mestinya menentang kebijakan ini. Memang secara formal, DPR tidak bisa menerima atau menolak, karena ini mutlak kebijakan pemerintah. Namun, sebagai orang yang diamanahkan rakyat Indonesia, anggota dewan harusnya mampu melobi pemerintah agar hal ini tidak terjadi.
Lihatlah bagaimana nasib rakyat Indonesia pasca kenaikan harga BBM 2005 silam. BBM yang dijanjikan naik sebesar 30 persen, ternyata naik 128 persen Penduduk miskin semakin bertambah karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Subsidi yang diberikan hanya sedikit mengurangi kekhawatiran dan banyak tidak tepat sasaran. Minyak tanah yang mahal mengakibatkan harga sambako juga melonjak. Ongkos kendaraan umum semakin tinggi. Semua menjadi serba mahal. Lantas, mengapa kita harus membayar mahal untuk hidup di tanah air kita sendiri ?
Sekarang, kebijakan serupa akan dikeluarkan kembali oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM sebesar 30 persen. Namun, saya yakin kejadian tiga tahun yang lalu akan berulang kembali. Mau jadi sebanyak apa penduduk miskin di Indonesia ini ? Berapa banyak usaha-usaha kecil yang terpaksa gulung tikar karena biaya produksinya tidak sesuai dengan ukuran kantong yang pada akhirnya menghasilkan pengangguran ? Seberapa drastis harga sembako dan minyak yang akan melonjak ? Ongkos angkutan umum yang gila-gilaan?
Mari kita beranalogi, misalnya ongkos angkutan umum sekarang adalah Rp.3000. Seandainya harga BBM dinaikkan 30 persen, maka ongkosnya menjadi Rp.3900. Tetapi, apakah semua yang kita perkirakan ini akan berlaku di lapangan ? Sama sekali tidak ! Bisa jadi ongkos tersebut naik dua kali atau bahkan tiga kali lipat. Karena seiring melonjaknya harga BBM, maka berbagai keperluan sehari-hari lainnya juga akan naik.
Memang, dampak dari kenaikan minyak dunia ini tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga negara-negara lain. Mereka juga telah mengambil kebijakan dengan menaikkan harga BBM. Namun, apakah sama kondisi rakyat Indonesia dengan rakyat negara-negara tersebut ?
Negara Indonesia adalah negara yang kaya raya. Di bumi kita terkandung sumber daya alam yang jumlahnya melimpah. Tetapi mengapa harga BBM terus saja menyengsarakan rakyat ? Bukankah bumi, tanah dan air di negeri ini digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu juga dengan sektor pendapatan BBM yang jelas-jelas berasal dari bumi Indonesia, mestinya digunakan sepenuhnya untuk memakmurkan rakyat, bukan sebaliknya.
Mari kita melihat kembali rencana – rencana pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga BBM seperti yang dituliskan Imam Sugema (Kompas, 12 Mei 2008). Selama tiga tahun belakangan pemerintah menghimbau untuk menghemat energi, tapi itu hanyalah imbauan kosong yang tidak pernah terealisasi. Produksi minyak bukannya naik, malahan turun menjadi hanya 927.000 barrel per hari. Keinginan untuk mengkonversi ke batu bara gagal total. Begitu pula dengan konversi ke gas juga tidak berjalan mulus. Pembangunan pembangkit listrik tersendat oleh perebutan kue. Program energi alternatif seperti biofuel, angin, dan ombak telah lenyap bersama gulungan angin. Padahal, jika salah satu rencana itu bisa direalisasikan tentunya konsumsi terhadap BBM akan menurun, volume BBM yang disubsidi juga berkurang sehingga negara tidak membuat rakyat tidak kelabakan seperti sekarang.
Sama seperti tiga tahun yang lalu, pemerintah juga berencana akan memberikan kompensasi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Namun, seperti yang dituliskan Imam, data base yang digunakan masih data base tahun 2005. Apakah pemerintah yakin kalau semua penduduk miskin pada tahun 2005 itu tetap miskin pada tahun 2008? Tidak adakah di antara mereka yang kehidupannya menjadi baik, meninggal dunia, atau jumlah penduduk miskin semakin bertambah ? Apakah pemerintah dapat bahwa memastikan setiap penduduk miskin akan memperoleh BLT tersebut? Dan pertanyaan terakhir, cukupkah BLT itu untuk memenuhi hajat hidup rakyat seluruhnya ?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang telah mengganjal dipikiran penulis selama ini, telebih lagi ketika desas-desus kenaikan BBM semakin banyak dibicarakan. Bantuan langsung tunai (BLT) tesebut menurut penulis hanyalah bantuan ganti rugi yang sama sekali tidak sesuai dengan kerugian yang pemerintah berikan untuk rakyat. Rakyat kecil tidak pernah menerima keuntungan menjadi warga negara ini. Semua bantuan yang diberikan hanyalah ganti rugi.
Pada akhirnya, pemerintah seharusnya tidak menyalahkan masyarakat yang memilih alternatif lain untuk dijadikan pengganti minyak tanah seperti kayu bakar. Karena ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami. Mungkin sedikit menyinggung PP No.2 2008 tentang kebijakan pemrintah yang mengizinkan perusahaan pertambangan untuk melakukan pertambangan di kawasan hutan lindung yang harga sewa permeternya lebih murah dari sepotong pisang goreng. Secara kasarnya, mestinya pemerintah juga tidak melarang rakyat yang juga ikut menggerogoti hutan Indonesia, karena toh hutan itu milik negara dan berhak dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan keadaan sekarang saja rakyat belum makmur,diperparah lagi dengan kenaikan BBM. Jadi, wajarkan kalau mereka mencari lain kemakmuran di bumi mereka sendiri?
Kesimpulannya, rakyat kecillah yang menjadi korban dari segala kebijakan pemerintah. Penulis sangat tidak setuju dengan pernyataan salah satu pemimpin partai besar di negara ini yang menyatakan kalau rakyat miskinlah yang paling diuntungkan dengan kenaikan harga BBM ini, karena subsidinya semakin besar. Mana buktinya ?
Sebagai mahasiswa-generasi penerus bangsa ini-penulis sangat mengharapkan pemerintah mengkaji ulang kembali kebijakannya untuk menaikkan harga BBM. Kasihanilah rakyat kecil yang selalu menjadi korban. Keluarkanlah kebijakan yang membuat kami bangga menjadi warga Indonesia. Begitu juga dengan para anggota dewan, kalian adalah wakil rakyat. Segala amanah kami titipkan dipundakmu. Meskipun undang-undang mengenai kenaikan BBM ini adalah kebijakan pemerintah, janganlah kalian semua tinggal diam dalam menyikapi semua ini. Memang, pemilu 2009 semakin dekat. Tetapi, kalian masih memegang amanah kami selama beberapa bulan ke depan. Jangan jadikan kami menyesal telah memilihmu sebagai wakil kami.
Salam Mahasiwa!!

hmmm,..bingung apa yang hendak ditulis,..
inspirasi udah ngga kompak lagi neh,..

dzero yang belum kelar...
kepingin pulang kampung,..
mama, miss u

homesick nee,...
walaupun tangse dengan banda aceh hanya 100km
yang bisa ditempuh dalam waktu 4 jam
tapi tak jua kubisa menemui mama,...

sibuk,..sok sibuk,..ntah apa alasan lagi,..
yang jelas kegiatan di kampus membuatku tak bisa pulang,..

mama oh mama
aku ingin pulang
ku rindu kepadamu

mama aku ingin pulang,...


heheh,,duet maut ebiet g. ade dengan almrmh.nike ardila

OPTIMALISASI PEMIKIRAN


Manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt.. Sebagi makhluk terbaik, manusia dianugrahkan akal oleh Sang Khalik. Dengan akal tersebut manusia dituntut untuk berpikir. Berbeda dengan binatang yang hanya diberikan nafsu tanpa diberikan akal. Sehingga apa pun yang dilakukan binatang adalah kodratnya sebagai akhluk yang tak berakal. Akallah yang membedakan manusia dengan binatang.
Berpikir merupakan penggunaan akal budi dalam berbuat dan memutuskan sesuatu yang akan dilakukan. Mungkin ini pulalah alasan yang tertuang dalam proses pembentukan tubuh manusia yang menempatkan kepala pada posisi paling atas dibanding hati. Kepala sebagai tempat bersemayamnya otak yang diyakini sebagai pencetus akal pikiran manusia, sedangkan hati sebagai penguak perasaan kemanusiaan. Seperti kalimat yang diungkapkan dalam sebuah iklan di televise, “Pikir dong, pake otak!”. Tuhan membekali kita hati, sehingga proses berpikir kita tidak sama dengan proses berpikir mesin atau komputer. Contohnya adalah saat pelaksanaan UN (Ujian Nasional). Komputerlah yang memeriksa hasil ujian. Nilai yang dihasilkan oleh komputer merupakan penetu dari lulus tidaknya seorang siswa. Hal ini tentu saja tidak dapat kita terima sebagai makhluk yang berpikir dan mempunyai kemanusiaan. Tanpa menilai hasil kerja siswa selama tiga tahun terakhir, tanpa menilai kondisi siswa saat mengerjakan tes, tanpa menilai lingkungan, dan tanpa menilai yang lainnya, UN dengan "congkaknya" menjadi penentu kelulusan siswa yang sama sekali tak dikenalnya.
Kembali pada manusia sebagai makhluk yang berpikir, meski dalam agama, kita dihadapkan dengan konsep "dengar dan kerjakan", namun hal yang demikian hanya terbatas pada ajaran-ajaran agama yang sudah pasti dan tak dapat mengalami perubahan sampai kapan pun. Sangat banyak, bahkan lebih dominan agama menganjurkan untuk tetap memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Kecenderungan seseorang dalam mengeksploitasi kata "kemanusiaan" sering berdampak menghilangkan jati diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang berpikir. Demi kemanusiaan, hilanglah kemampuan berpikir manusia yang justru membedakan kita dengan makhluk lainnya. Kodrat manusia sebagai makhluk yang berpikir sebenarnya tak mungkin hilang, tetapi bisa saja terjadi ketika manusia tidak menggunakan otaknya untuk berpikir.
Perkembangan selanjutnya, manusia berpikir akan menjadi manusia ilmiah. Manusia ilmiah masih jarang diwacanakan. Kata ilmiah masih terbatas pada kreatifitas yang dibuat untuk mengadakan sesuatu, apakah dalam bentuk ciptaan atau tulisan ilmiah.
Apa yang dibuat atau ditulis harus sesuai dengan kejadian atau kenyataan, sehingga perlu pemikiran yang jujur. Suatu karya yang dikatakan ilmiah tetapi data yang terkumpul tidak sesuai dengan kenyataan maka karya tersebut tertolak keilmiahannya. Oleh karena itu, hakekat dari ilmiah adalah proses berpikir kapan dan dimanapun dalam berbuat dan bertindak yang semestinya sesuai kenyataan. Kemampuan berpikir manusia akan berdampak positif kepada prilaku dan keputusan yang ilmiah.
Sebenarnya, masyarakat ilmiah tidak harus muncul dari dunia akademisi, meskipun tak dapat disangkal bahwa memang yang terbanyak memperlihatkan keilmiahan dalam proses pelaksanaan tindakan, ada pada dunia akademisi. Akan tetapi, perlu juga ditampilkan hal yang bertolak belakang dari itu, yakni jika di dunia akademik ada tindakan-tindakan yang tidak ilmiah, seperti tawuran mahasiswa atau pengerahan massa dalam proses pencalonan pimpinan kampus.
Dunia pendidikan adalah dunianya masyarakat ilmiah. Nilai-nilai yang didasari oleh keilmuan menjadikan dunia pendidikan harus ilmiah. Pendidikan jelas harus bebas dari hal-hal yang mendahulukan perasaan, apalagi perasaan yang justru bukan perasaan manusiawi, tapi perasaan amoral. Contoh kecil adalah saat penentuan kenaikan kelas atau kelulusan harus dilandasi cara-cara ilmiah, yakni dengan melihat perolehan nilai siswa secara komprehensif. Penilaian harus secara paripurna, bukan penilaian insidentil saat ujian saja yang waktunya 2 jam setiap pelajaran yang diujikan.
Sebenarnya sifat ilmiah adalah sifat yang jujur, sifat yang jauh dari KKN. Oleh karena itu, jika kita telah jujur yakinlah bahwa kita juga telah memiliki sifat ilmiah. Tidak dilandasi oleh kedekatan sehingga kita memberi penghargaan kepada orang. Kita beri penghargaan kepada seseorang karena memang dia pantas menerimanya sesuai indikator yang diyakini banyak pihak, meskipun jika seandainya orang tersebut adalah "musuh" kita. Meski kita diamanatkan untuk menjadi pimpinan dan meski pula diberi kekuasaan prerogatif, tidak serta merta kita menjadi seenaknya berbuat, tetapi kita harus tetap ilmiah. Pilih orang-orang yang memang berkompeten pada bidangnya untuk menduduki suatu jabatan. Kritikan tidak diasumsikan kebencian sehingga dibalas dengan tindakan refresif. Kritikan, meskipun itu salah, harus dengan bijak diartikan sebagai pengawasan terhadap tindakan kita yang kurang benar sehingga kita balas dengan kinerja yang lebih baik.
Saat ini, banyak prilaku tidak ilmiah yang justru ditampilkan oleh pemimpin yang semestinya lebih ilmiah dari masyarakat biasa. Saat tunjangan DPRD baru diwacanakan, maka dengan gesitnya Pemda mengucurkan tunjangan tersebut karena ada kedekatan kepentingan yang tidak ilmiah, meskipun akhirnya meka harus mengembalikannya.
Pertanyaannya sekarang adalah: Mengapa mereka tidak bersifat ilmiah, padahal mereka adalah manusia sebagai makhluk ilmiah? Ataukah mereka bukan manusia? Mereka sering bersifat ilmiah, tapi tak jarang mereka melupakannya. Mereka dan kita semua secara ilmiah pernah melakukan hal yang sama, yakni pernah berbuat dan berprilaku ilmiah dan pernah juga tidak ilmiah. Secara ilmiah itu adalah hal yang manusiawi, namun sifat manusiawi tak dapat kita jadikan sebagai tameng untuk melegalkan tindakan yang merugikan orang lain. Keputusan ataupun tindakan yang secara langsung melibatkan orang lain tak dapat ditolak haruslah ilmiah. Kesalahan pada masalah ini tak dapat ditoleransi dengan kata manusiawi, tetapi harus mendapat tindakan, sekurang-kurangnya tindakan etika. Kita dan siapapun yang telah mengetahui hakekat ilmiah dan sebenarnya kita pernah atau sering melakukan hal yang ilmiah, akan mampu menilai diri kita sendiri atau seseorang, terutama pemimpin kita apakah dalam bertindak kita atau dia ilmiah atau tidak.

OLEH : LIZA FATHIARIANI
Kejujuran adalah sebuah fenomena, sebagaimana UAN (Ujian Akhir Nasioanal) adalah sebuah fenomena. Keduanya adalah fenomena yang unik. Karena di suatu sisi, UAN dengan segala polemik yang terjadi di dalamnya, tetap disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu tolak ukur kecerdasan intelektual siswa. Sedang kejujuran, di satu sisi dibela, sedangkan di sisi yang lain diinjak-injak.
Inilah fenomena yang dapat kita saksikan sekarang. Saat ujian nasional yang mestinya dijadikan sebagai ajang evaluasi kemampuan siswa setelah mengecap pendidikan sepanjang hitungan tahun, justru menjadi arena pertunjukan pendidikan Indonesia yang menggelikan sekaligus mengiris. Mulai dari kasus bocornya soal, pencurian soal oleh kepala sekolah, hingga kunci jawaban yang beredar di kalangan peserta ujian. Ironisnya, perbuatan yang sudah jelas salah itu bukannya dihentikan malahan sebagian besar pihak yang memiliki otoritas dalam masalah ini memilih bersikap apatis, atau bahkan mendukung, meskipun tidak secara terang-terangan.
Lebih tragisnya lagi, pihak yang menentang atau mencoba jujur dan bersikap murni dalam pelaksanaan UAN ini justru dianggap sok bersih, diejek, dan dijadikan cemoohan. Akibatnya, siswa yang jujur justru yang paling banyak mengalami tekanan. Sedangkan pihak-pihak yang berbuat curang justru melenggang santai dengan dukungan dari banyak pihak; pengawas, kepala sekolah, guru-guru, bahkan orangtuanya sendiri. Lantas dimanakah yang dinamakan kebenaran? Apakah kebohongan dan kepalsuan lebih layak didukung dari pada kejujuran dan sikap bersih?
Sangat disayangkan, sekolah yang harusnya menjadi dasar pembentukan moral dan budi pekerti yang baik, justru menjadi salah satu pionir kerusakan moral. Di satu sisi guru mengajarkan kejujuran dan menyuruh siswa menjauhi segala bentuk kejahatan seperti mencuri, berdusta, dan korupsi dalam pelajaran PPKn, agama, ataupun dalam wacana sehari-hari. Namun saat pelaksanaan UAN ini berlangsung, guru malah dengan santainya menganjurkan siswa mencontek, membagi kunci jawaban, dan mencari bocoran soal dengan segala cara. Padahal, bukankah dengan mencontek berarti siswa sudah melakukan satu kebohongan? Ia mengklaim bahwa hasil yang tertera di kunci jawaban itu adalah miliknya sendiri, padahal sepatutnya nilai itu dibagi dua dengan teman di sebelahnya. Bukankah dengan mencari bocoran soal sebenarnya ia telah melakukan pencurian rahasia negara? Apakah mencontek dan mendapatkan bocoran bukan merupakan salah satu bentuk korupsi?
Memang ini sebuah polemik. Di satu sisi pemerintah ingin mencetak generasi-generasi cerdas yang mempu menembus standar kelulusan. Namun di sisi yang lain, tanpa sadar pemerintah telah mencetak siswa-siswa yang memiliki jiwa kerdil; jiwa koruptor, jiwa pengecut, dan jiwa maling kelas teri. Pemerintah terus maju dengan menaikkan standar kelulusan dari tahun ke tahun, tanpa menyempatkan diri melakukan evaluasi; siapkah siswa untuk menembusnya, sedang fasilitas dan SDM guru yang tersedia sangat minim? Apa sajakah efek dari tekanan standar kompetensi ini terhadap psikologi siswa? Dan apakah kenaikan standar kompetensi ini benar-benar efektif dalam memacu pendidikan Indonesia?
Sayangnya, pemerintah kita tidak berpikir sejauh itu. Pemerintah Indonesia hanya ingin mengejar nama besar di mata dunia Internasional. Yah, nama besar yang ditunjukkan dari standar kelulusan. Bayangkan saja, jika dilihat dari skala internasional pendidikan Indonesia pun sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, di tahun 2003 Indonesia menduduki rangking 106 tingkat pendidikan dunia setelah Vietnam. Hal ini merupakan hal yang sangat memalukan karena negara yang selalu dirundung konflik seperti Vietnam mampu menyaingi kita.
Akhirnya pemerintah berbuat nekat. Maju untuk menyaingi negara-negara lain walau tanpa data lapangan yang valid dengan menetapkan standar kelulusan di atas kemampuan anak didik. Maju walau banyak siswa yang depresi, membakar sekolah, bahkan sampai bunuh diri gara-gara tidak lulus ujian nasional. Pemerintah ingin terus maju. Ibarat orang balapan kuda. Ia naik kuda yang sudah tua, kelaparan, dan sakit. Ia berharap dapat jadi juara dengan mencambuk kudanya agar terus lari sekencang-kencangnya. Tapi apa yang ia dapat? Kudanya malah mati. Dan ia tidak pernah sampai ke garis finish, apalagi jadi juara. Dan inilah yang akan terjadi jika pemerintah terus memaksakan ‘kudanya’ berlari tanpa persiapan yang memadai.
Memang kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Pemerintahan Indonesia dituntut oleh pihak internasional untuk meningkatkan standar pendidikan secara tidak langsung. Kemudian pemerintahan pusat menuntut pemerintahan daerah, pemerintah daerah menuntut setiap sekolah, dan setiap sekolah menuntut para siswanya untuk bisa maju dengan standar pendidikan yang telah ditetapkan tersebut. Pada akhirnya, pihak-pihak yang terkait tersebut kelabakan dan menggunakan segala cara agar standar itu bisa terpenuhi.
Yang menyedihkan, cara-cara yang ditempuh tidaklah sepenuhnya bersih. Memang, pemerintah telah mensubsidi dana untuk pendidikan yang jumlahnya tidak sedikit. Akan tetapi, masih ada saja pihak-pihak yang mengkorupsi dana tersebut sehingga sarana dan prasarana sekolah tidak pernah memadai. Kemudian dari segi pendidik alias guru. Para cek gu itu memang setiap hari mengajar, tetapi apakah semuanya mengajar dengan sepenuh hati sehingga para anak didiknya bisa menerima segala yang diajarkannya? Tidak. hanya segelintir guru yang demikian. Sedangkan yang lain hanya mengejar kurikulum yang telah ditargetkan, setelah selesai, selesai pula urusan mereka dan kalau ujian nasional tiba maka mereka akan memberikan jawaban cuma-cuma kepada siswa. Kalau siswa banyak yang lulus ujian, itu akan membuktikan kualitas mereka. Selanjutnya dari segi siswa, mereka dengan seenaknya menjadikan siswa yang lain yang lebih pandai sebagai gacok untuk membantu mereka dalam menempuh ujian. Sangat sedikit di antara mereka yang mau berlaku jujur.
Sekarang, dimanakah kejujuran itu akan kita dapatkan? Setelah tempat yang mengajarkan kejujuran itu tidak lagi berlaku jujur? Apakah ini bertanda semakin muramnya masa depan Indonesia, karena apa yang dilakukan oleh generasinya saat ini sangatlah memalkan bangsa. Mahatma Gandhi pernah berkata “ the future depends on what we do in the present”. Oleh karena itu, marilah kita merubah semua tatanan pendidikan kita yang tidak baik menjadi baik untuk masa depan negara tercinta ini.

REKOR DUNIA MENJELAJAHI HUTAN INDONESIA

OLEH : LIZA FATHIARIANI

Hutan merupakan salah satu sumber daya ekonomi umat manusia yang paling berharga. Oleh karena itu, hutanlah yang paling banyak digali, pohon-pohonnya ditebang untuk berbagai keperluan. Seandainya pohon terlalu banyak ditebang, hutan akan menjadi susut, dan kemampuannya memenuhi kebutuhan manusia berkurang. bahkan akan menjadi malapetaka bagi manusia sendiri.

Seperti yang terjadi di negara kita yang tercinta Indonesia. Pemecah rekor. Itulah penghargaan dunia terhadap kondisi hutan di Indonesia. Menurut Greenpeace, Indonesia layak ditempatkan di dalam Guinness Book of World Records, sebuah buku yang mencatat hal-hal unik dan luar biasa yang terjadi di seluruh dunia. Indonesia tercatat dalam buku rekor Guinness edisi 2008 sebagai negara yang hutannya mengalami kerusakan yang sangat cepat (deforestasi) bergabung dengan Brazil yang saat ini memegang rekor kawasan deforestasi terluas di dunia.

Bayangkan saja, dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90 % hutan dunia, Indonesialah yang meraih tingkat laju deforestasi tercepat. Dengan 1,8 juta hektare hutan hancur pertahun antara 2000 – 2005, sebuah tingkat kehancuran hutan sebesar 2 % setiap tahunnya atau menghancurkan kira-kira 51 kilometer persegi hutan setiap harinya, setara dengan luas 300 lapangan bola setiap jam. Angka tersebut diperoleh dari kalkulasi berdasarkan data laporan ‘State of the World’s Forests 2007’ yang dikeluarkan the UN Food & Agriculture Organization’s (FAO).

Apakah ini merupakan sebuah rekor yang sangat membanggakan? Menurut penulis itu tidak, penghargaan ini bukanlah sesuatu yang layak untuk dibanggakan, melainkan sebuah peringatan yang keras terhadap negara ini. Seperti yang diungkapkan Hapsoro, Juru Kampanye Hutan Regional, Greenpeace Asia Tenggara bahwa penganugerahan rekor dunia ini mencerminkan tidak adanya keinginan dan kemampuan politis dari pemerintah Indonesia untuk menghentikan kehancuran hutan yang sangat parah ini. Serangkaian bencana alam yang terjadi beberapa tahun terakhir ini seperti banjir, kebakaran hutan, longsor, kekeringan, erosi besar-besaran semuanya berhubungan dengan parahnya keadaan hutan kita. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh konsesi dan perkebunan telah menobatkan Indonesia sebagai negara pengemisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia.

Selain itu, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian dan Wetland International menunjukkan bahwa emisi CO 2 yang dihasilkan dari konversi lahan gambut dan kebakaran hutan di Indonesia adalah sebesar 516 metrik per tahunnya.

Ironis memang, dulu ketika masih duduk di bangku sekolah dasar kita didoktrin habis-habisan bahwa hutan di Indonesia adalah paru-paru dunia, yang menjaga atmosfer bumi ini dari pemanasan global yang menyebabkan green house effect. Namun, dapat kita rasakan sekarang, hutan di Indonesia telah dieksploitasi habis-habisan.

Tidak perlu jauh-jauh menilik setiap provinsi di Indonesia, di Aceh saja sudah tidak terhingga lagi berapa banyak hutan yang telah dibabat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Penulis akan memaparkan beberapa permasalahan hutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menyebabkan deforestasi.

Kawasan Ekosistem Leuser

Hutan Leuser merupakan suaka tropis Indo-Malaya barat paling tua, paling besar, dan tergolong utuh di dunia. Secara khusus Kawasan Ekosistem Leuser adalah lingkungan alam bebas yang paling kaya bagi ilmu pengetahuan. Di dalamnya terdaftar 105 spesies hewan menyusui, 382 macam burung, dan paling sedikit spesies binatang melata.

Sayangnya, pada tahun 1990-an, penebangan pohon, perburuan liar, dan penjarahan hutan dirasakan sangat mengancam Kawasan Ekosistem Leuser. Melalui seminar di Banda Aceh, 12-13 Agustus 1997, lahirlah ” Deklarasi Banda Aceh” yang mendesakkan pentingnya perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser dan dikukuhkan dengan Kepres RI No.33/1998.(Konservasi Leuser dan Ahliwaris Kita : 23)

Namun, untuk merubah perilaku masyarakat menjadi ramah lingkungan dan protektif terhadap alam bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sampai saat ini, masih banyak pihak yang tidak bertanggung jawab merusak ekosistem Leuser. Menurut Wiratno, Kepala Taman Nasional Guning Leuser, peristiwa banjir di NAD merupakan akumulasi kerusakan hutan Aceh yang parah. Tak terkecuali Kawasan Ekosistem Leuser.

Keperluan Kayu Pascatsunami

Masalah baru pun muncul pasca gempa dan tsunami 26 Desember 2006 silam. Musibah yang mahadahsyat itu telah meluluhlantakkan Bumi Serambi Mekkah. Akibatnya, harus banyak pohon yang ditebang dalam proses rekontruksi Aceh. Perikaan terakhir WWF, untuk membangun kembali Aceh diperlukan 1,5 – 1,6 juta m3 log, dan diperkirakan sekitar 800-900 ribu m3 kayu. Jumlah tersebut tentu saja memerlukan kayu olahan yang cukup banyak.

Yang membuat banyak pecinta lingkungan khawatir adalah darimana kayu-kayu tersebut akan ditangkan? Bahkan, Prof. DR. Emil Salim, mantan Menteri Negara PPLH(Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup),1978, mempertanyakan tentang upaya rekontruksi ini dalam sebuah pertemuan di Banda Aceh bersama BRR dan Dinas Kehutanan Banda Aceh. Kekhawatiran Emil memang sudah sewajarnya ketika pencetus konsep Amdal (Analisis dampak Lingkungan) itu menyaksikan beberapa kawasan pegunungan seperti Aceh Tamiang dan Gayo dilanda longsor dan banjir yang cukup parah setelah dua tahun tsunami.

Sama halnya dengan hutan Seulawah. Hutan yang terletak di sekitar Saree, Aceh Besar. Pemandangan yang luar biasa akan kita saksikan di kawasan yang telah dijadikan sebagai Taman Hutan Raya ini. Rimbunan Pinus merkusi yang menghiasi sepanjang jalan, kini telah berganti dengan kekarnya tembok dan sejumlah bangunan. Tembok dan bangunan itu adalah Markas Komando Brigadil Mobil (Brimob) yang sedang dibangun di kawasan itu. Dulunya,sebelum tsunami Mako itu terletak di Lingke, Banda Aceh.

Contoh di atas adalah segelintir kerusakan hutan yag terjadi di Aceh. Nah, kalau Aceh saja sudah separah ini kerusakan hutannya, bagaimana dengan Riau, Jambi, Kalimantan, Sulawesi, dan provinsi lain di Nusantara ini? Jadi, sudah selayaknya bukan rekor itu ditunjukkan untuk negara kita? Namun, hal ini masih bisa diperbaiki. Dan yang memperbaiki hutan kita adalah kita sendiri dan juga peran serta pemerintah Indonesia.

BETAPA AGUNGNYA CINTA
Manusia boleh aja berbeda suku bangsa,warna kulit,ras atau kelamin. Tetapi seluruhnya padu dalam satu rasa cinta sekalipun rumit memahami beragam bahasa di dunia, bahasa cinta tetap aja bias dimengerti. Cukup menyimak getar hati, setiap keturunan adam mampu memahami gejolaknya. Begitulah keajaiban cinta!

Cinta merupakan hal yang ngga pernah usai dikaji. Banyak pakar yang menghabiskan umur demi membahas cinta, tetapi hingga akhir hayatnya belum seorangpun yang berhasil menuntaskannya.

Membahas cinta adalah pekerjaan yang berbahaya sekaligus mengasyikkan. Mengkaji cinta akanmnguras energi lahir batin, menyedot pemikiran sampai mengorbankan perasaan. Ini pekerjaan berat yang berisiko tinggi. Oleh karena itu jangan coba-coba bermain cinta kalo takut berkorban!

Namun apapun yang dilakukan atas nama cinta ngga pernah sia-sia. Pada tataran lebih tinggi cinta adalah masalah akidah yang menjadi pokok keimanan seorang hamba. Salah satu hadis menerangkan “tidak sempurna iman seseorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri”

Cibta sangat mengasyikkan sebab ia sanggup menjungkirbalikkan segala cita rasa. Pahit terasa manis, sakit menjadi senang, derita tetapi gembira, dan benci umpama rindu. Cinta itu perkara rasa, upacara jiwa yng engga bias ditakar dengan jenis mata uang apapun. Pecinta sejati ngga pernah merugi sebab mereka selalu bias menemuaka sebuah happy ending dalam keadaan paling menyedihkan sekalipun.

Cinta juga banya menciptakan hal-hal yang mennakjubbkan, bahkan melampaui wilayah akal. Lakon cinta yang paling malang tetap aja dipuja-puja. Tradegi cinta yang sangat menyedihkan malah menjadi kenangan legendaries. Makanya, kisah Romeo-Juliet, Samso-Delila, Laila-majnun, Siti Nurbaya-Samsul bahri tatap menjadi long lasting story, bahkan dikenang sepanjang masa.

Logika cinta memang berbeda dari takaran akal biasa. Dosa bunuh diri yang dilakukan Romeo-Juliet ngga menjadi masalah, ketololan Majnun yang memutuskan untuk gila ngga diambil pusing. Bahkan, Samsul bahri yang melarikan kekasihnya Siti Nurbaya istri Datuk Maringgih pun ngga dikecam. Cinta sangat diagungkan. Segala perbuatan, bahkan dosa besar sekalipun seolah dihalalkan atas nama cinta. Luar biasa!

Cinta seakan membuat manusia kehilangan daya nalar, kehati-hatian dan kedewasaan lahir batinlah yang harus digunakan untuk memaknai keagungannya.

JALAN PANJANG MEMULIHKAN ACEH


. Masih segar dalam ingatan masyarakat Aceh, tragedi berdarah yang meluluhlantakkan bumi Serambi Mekkah pada 26 Desember 2004. Bencana yang menelan korban jiwa dan harta yang tak ternilai harganya, menyisakan mimpi buruk tidak hanya bagi masyarakat Aceh tetapi seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada seorang pun menyangka bahwa minggu pagi yang cerah itu berubah menjadi malapetaka hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Ketegaran dan kemauan keras dari semua komponen masyarakat Aceh dan bantuan-bantuan yang mengalir dari berbagai pihak, membuat matahari mulai bersinar di Tanah Rencong. Wilayah-wilayah yang pada 26 Desember 2004 silam diluluhlantakkan gempa dan gelombang tsunami, kini sedikit demi sedikit mulai direhabilitasi. Walau, hal itu tentu tidak mudah, mengingat sangat banyak sektor yang harus dibenahi, terutama perumahan tempat tinggal masyarakat Aceh.
Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam. Berbagai solusi diupayakan untuk pembangunan kembali berbagai infrastuktur di Aceh. Salah satu langkah konkrit yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias pada 16 April 2005. Sayangnya, setelah 2 tahun lebih BRR berdiri, tidak memperlihatkan kinerja yang memuaskan. Lembaga yang diharapkan menjadi ujung tombak pembangunan kembali Aceh dan Nias pasca bencana tsunami ini ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada proyek yang terbengkalai, ada pula yang tidak disukai para korban.
Seperti rumah ukuran 6 x 3 meter di salah satu kawasan Lingke, Banda Aceh. Rumah itu tampak memprihatinkan. Kondisinya rusak parah. Dinding rumah yang terbuat dari batako kini sudah retak-retak. Lantai semennya mulai mengelupas. Pintunya pun sudak koyak. Rumah itu milik Alimuddin, salah seorang korban tsunami yang menyapu Aceh. Padahal, Alimuddin baru menghuni rumah itu akhir tahun lalu.
Alimuddin mengaku kecewa terhadap rendahnya kualitas rumah bantuan bagi korban tsunami . “Walaupun nggak dapat rumah, BRR kasih uang rehab pun kami bisa (mengerjakan sendiri). Kalau masuk rumah sudah retak. Semalam pun baru gempa. Teras ini tipis sekali, sudah pecah-pecah. Kamar mandi nggak ada. Air... tidak ada sumurnya. Dapur nggak ada juga. Sekarang setiap sudut ada retak...” tutur Alimuddin.
Ironis, tetapi begitulah realitas yang terjadi di Aceh. Ibarat bunga, rumah-rumah yang dibangun itu layu sebelum berkembang alias rusak ketika hendak ditempati. Padahal, Aceh adalah bagian dari rangkaian Sirkum Pasifik yang menjadikannya daerah rawan gempa. Oleh karena itu, seharusnya kualitas rumah benar-benar diperhatikan.
Jika dibandingkan dengan korban tsunami lain, nasib Alimuddin tergolong mujur. Setelah dua tahun bencana tsunami berlalu, fakta menunjukkan masih banyak korban yang tinggal di barak pengungsi. Rusliadi, warga Lhoknga, Aceh Besar, hingga kini masih tinggal di barak pengungsian bersama anak semata wayangnya. Istri dan dua anaknya yang lain hilang ditelan gelombang raksasa dua tahun silam. Rusliadi mengaku belum menerima bantuan apa pun dari BRR Aceh dan Nias. Pria yang kini tinggal di barak dekat Masjid Istiqomah, Keude Bieng, Banda Aceh, tampaknya sudah bosan mengharapkan bantuan rumah. “Kalau dikasih rumah, ambil. Kalau nggak, ya sudah. Apa kita bilang?” katanya pasrah. Mungkin ia sudah terlalu lama menunggu hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti berharap. Wajar, ia berkata seperti itu. Kondisinya sekarang mengharuskan ia menempati barak berupa rumah panggung yang terbuat dari kayu dan hanya dilengkapi fasilitas dua tempat mandi yang sekaligus merupakan tempat mencuci dan kakus. Selain itu, terdapat 160 kamar yang masing-masing berukuran 2x2 meter dan di bawahnya terdapat genangan air kotor. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau banyak pengungsi yang menderita diare, kudis, dan berbagai penyakit kulit yang disebabkan sanitasi yang buruk di lingkungan barak.
Saat ini, banyak orang yang mempertanyakan kinerja BRR. Komitmen dan kompetensi badan pemerintah ini perlu ditinjau ulang. Banyak tempat yang mengalami kerusakan parah akibat bencana tsunami belum juga pulih, salah satunya Ulee Lheu. Bahkan para korban tsunami di Ulee Lheu masih tinggal di barak-barak pengungsi.
Suatu siang dipenghujung Desember 2006, ketika saya berjalan-jalan sendiri sambil menikmati pemandangan laut Ulee Lheu pascatsunami, saya bertemu dengan seorang wanita yang benama Khadijah. Saat itu, ia sedang mengujungi bekas rumahnya di Pantai Cermin, Ulee Lheu yang hancur diterpa gelombang pasang dua tahun silam. Hingga detik itu rumah Khadijah masih rata dengan tanah. Saya bertanya perihal pembangunan rumahnya. “Ngga,.. saya tidak pernah meminta agar rumah saya dibangun lagi. Sedih rasanya. Sedih...” jawab Khadijah dengan linangan air mata.
Kenyataan menunjukkan bahwa kinerja BRR masih tersendat. Seperti yang diungkapkan Llianne Fan, Senior Policy Coordinator Oxfam, LSM internasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. “Dari segi rekonstruksi fisik, saya kira perkembangan dan pencapaiannya yang sudah dilakukan di sini bisa dikatakan berjalan. Saya tidak bisa katakan lancar.”
Fasilitas-fasilitas umum hinga kini juga belum pulih. Seperti jalan-jalan yang rusak akibat gempa dan tsunami sepanjang 3.000 km, baru diperbaiki 490 km. Jembatan yang direhabilitasi sebanyak 41 buah, dari total kerusaakan 120 jembatan. (BRR, April 2006)
Menurut juru bicara BRR, Rufriadi, lembaganya bekerja cukup cekatan, tak selambat yang dikatakan orang. “Sebenarnya tidak lamban di BRR. Saya tidak mau mencari pembenaran. Areal kerusakannya luas. Kalau kita hitung mulai dari Jakarta sampai ke Surabaya luasnya. Tapi memang dalam dua tahun ini BRR bersama pemerintah daerah sudah bekerja luar biasa,” kata mantan pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh ini.
BRR telah membangun lebih dari 57 ribu rumah, dari total 128 ribu kebutuhan rumah korban tsunami. Yang sedang dicanangkan mencapai 22 ribu. Badan ini menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan 128 ribu rumah di tahun 2007 ini. Namun, BRR mengalami banyak kendala dalam usaha pembangunan rumah tersebut
Hambatan utama dalam pembangunan kembali Aceh adalah hilangnya data kepemilikan tanah. Tsunami telah menghancurkan sertifikat-sertifikat tanah, termasuk catatan kepemilikan hak atas tanah di kantor badan pertanahan setempat. Tidak jelasnya kepemilikan tanah telah menimbulkan konflik. Rufriadi meminta pemerintah membuat peraturan perundang-undangan khusus untuk menyelesaikan konflik pertanahan di Serambi Mekah.
“Bukan hanya jalan, membuat permukiman baru itu juga harus ada peraturan tentang masalah tanah. Juga penting, artinya bagaimana membuka permukiman baru, mengganti tanah masyarakat yang terendam air. Kalau mau merujuk kepada UU Agraria, tanah musnah itu tidak diganti. Tetapi ketika orangnya masih hidup, tanahnya sudah tidak bisa lagi, jawabannya seperti apa?” kata sarjana hukum lulusan Universitas Syah Kuala ini.
Selain itu ulah nakal kontraktor menjadi penyebab dominan lambannya paket pembangunan perumahan dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi Aceh. Umumnya persoalan terpicu kerena adanya budaya men-sub-kan pekerjaan, atau ulah agen proyek dikalangan kontraktor yang sudah membudaya, baik kontraktor lokal maupun kontraktor yang datang dari luar Aceh.
Kini dua tahun sudah bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Desember kelabu, begitulah ungkapan miris yang terucap saat teringat bencana Tsunami. Memang, Serambi Mekkah masih harus menempuh perjalanan panjang untuk pulih seperti sediakala. Namun, tanpa uluran tangan para dermawan dan dukungan pemerintah, hal ini mustahil terwujud. Hanya dengan tekad dari semua pihak, Aceh dapat kembali seperti dulu. Kapan? Biarkan waktu yang menjawabnya.