Manusia Perahu Adalah Saudara Kita

Permulaan tahun 2009, pekan kedua bulan Januari dan awal Februari, Aceh kedatangan ratusan tamu luar negeri yang dibuang oleh negaranya sendiri. Sungguh malang nasib tamu yang terkenal dengan sebutan “manusia perahu” ini. Di negeri asalnya disiksa dan dizalimi, di negeri tetangga diusir dan dibuang. Dan sekarang, tamu yang merupakan Muslim Rohingya itu terdampar diperairan Sabang dan Idi Rayeuk, Nanggroe Aceh Darussalam. Akankah mereka akan mengalami nasib serupa dari pemerintah kita?

Manusia tanpa negara

Etnis Rohingya adalah orang-orang tanpa kewarganegaraan yang mendiami kawasan perbatasan antara Myanmar-Bangladesh. Di Myanmar mereka mengalami penganiayaan dan siksaan yang brutal dari rezim junta militer. Inilah yang memaksa mereka menjadi manusia perahu yang berlayar dari satu negara ke negara lain, terutama Thailand, Malaysia dan Indonesia, untuk mencari tempat penghidupan yang lebih baik. Selain Myanmar, Thailand adalah negeri yang paling tidak bersahabat dengan orang Rohingya. Pemerintah negeri yang dulu bernama Siam itu selalu bertindak keras dan kasar bahkan mengarah ke pembantaian.

Muslim Rohingya adalah keturunan Bengali, Panthay dan campuran Burma-Cina. Sejak abad ke-7 Masehi mereka telah mendiami kawasan Arakan, sebuah wilayah seluas 14.200 mil persegi yang terletak di Barat Myanmar. Walau tinggal di kawasan yang masuk wilayah Myanmar, namun junta militer tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Oleh sebab itu, mereka disebut juga dengan manusia tak bernegara atau orang tanpa kewarganegaraan (stateless people).

Sebagai Muslim yang hidup di bawah tekanan junta militer, tak mudah bagi etnis Rohingya menjalankan keyakinan mereka. Ratusan masjid dan madrasah di wilayah mereka dihancurkan, Al-Qur’an sebagai kitab suci dinjak-injak dan dibakar para tentara yang brutal. Perlakuan tak manusiawi ini membuat mereka berontak. Untuk menyelamatkan diri dan akidah, mereka melarikan diri dari tanah kelahirannya.

Muslim Rohingya termasuk dalam daftar pengungsi terbesar di dunia. Bangladesh adalah salah satu negara yang menampung mereka. Menurut data UNHCR, organisasi PBB yang mengurusi masalah pengungsi, jumlah pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp UNHCR Bangladesh mencapai 28 ribu orang. Di luar itu, lebih dari 200 ribu orang yang tak terdata. Mereka memilih hidup sebagai manusia perahu.

Karena tak ada tempat berpijak lagi, umat Islam yang terusir dari tanah kelahirannya ini memilih tinggal di atas perahu. Berlayar dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang mereka juga mendiami beberapa pulau kosong yang terdapat sepanjang perbatasan Myanmar-Thailand. Walau hidup susah, namun di pulau-pulau tak bernama ini mereka lebih leluasa menjalani hidup. Beberapa ormas dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) internasional kadang memberikan mereka bantuan pangan, obat-obatan maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Nasib Manusia Perahu di Aceh

Sebelum ditemukan terkatung-katung di tengah laut tanpa persediaan makanan oleh nelayan dan TNI AL, ratusan manusia perahu ini ditangkap oleh militer Thailand tepatnya di wilayah perairan Laut Andaman dan menahan mereka secara rahasia di sebuah pulau bernama Koh Sai Daeng.

Usai ditahan selama beberapa hari, kaum Muslimin yang tak berdaya ini kemudian diseret ke tengah laut lalu dintinggalkan di atas kapal tanpa mesin. Bahkan sebagian hanya ditinggali dayung. Tak ayal, sebagian besar manusia “tanpa negara” ini hilang dan mati tenggelam.

Sekarang ratusan “manusia perahu” yang juga beragama Islam telah tiba di Serambi Mekkah setelah ditemukan oleh nelayan setempat (Sabang dan Idi Rayeuk) . Kisah pilu manusia perahu itu membuat masyarakat Aceh sadar dan rasa ingin membantu. Yang paling memilukan adalah mereka harus membuang 22 saudara mereka yang meninggal ke laut lepas. Mereka meninggal karena kelaparan dan tidak adanya persediaan logistik di tengah laut.

Namun, bagaimana nasib mereka selanjutnya setelah terdampar di negeri yang hampir seratus persen penduduknya beragama Islam?

Seperti yang diberitakan detiknews (02/02/09), Pemerintah Indonesia akan segera mendeportasi “manusia perahu” ke negera asal mereka, Myanmar. Pemerintah menyimpulkan bahwa manusia perahu yang terdampar di Sabang diduga kuat bermotif ekonomi (economy migrant) .

Namun, seperti yang dituliskan Junaidi Beuransyah (acehlong.com), kesimpulan yang diambil pemerintah dalam proses pendataan dan investigasi terkesan dan terdapat adanya manipulasi. Pemerintah cendrung melibatkan International Organization for Migration(IOM) ketimbang UNHCR dalam menangani Muslim Rohingya. Seharusnya Pemerintah harus bekerjasama dengan pihak badan resmi PBB United Nation High Commision for Refugee(UNHCR) karena ini tugas dan wewenangnya mengurusi para pengungsi.

Keterlibatan IOM semata tanpa adanya pihak UNHCR soal penanganan pengungsi Myanmar ini sebenarnya belum sempurna segi keakuratan data dan informasi. Akibatnya mencuat isu dari politik berubah kemotif ekonomi. Kita yakin bahwa warga Rohingya yang terseret arus laut di perairan Aceh itu adalah bahagian dari keburukan politik dan penindasan penguasa junta militer.

Kita sangat memahami penyebab buruknya ekonomi itu merupakan akibat dari runyamnya situasi politik sehingga membuat para manusia perahu itu harus hijrah menyelamatkan diri sekaligus memperbaiki ekonomi dari luar negaranya.

Dengan kata lain, persoalan politik dan ekonomi yang sedang dihadapi para pengungsi politik dimanapun di dunia, merupakan dua sisi kehidupan antara keselamatan nyawa dan perubahan hidup. Jika perlindungan telah ada, maka secara otomatis akan menyusul dengan perbaikan nasib untuk hidup secara ekonomi. Singkatnya dua hal tersebut tak mungkin terpisahkan dan itu fakta.

Himbauan untuk Pemerintah

Kita meminta kepada Pemerintah Indonesia supaya mempertimbangkan kembali niatnya untuk mendeportasikan Muslim Rohingya agar keselamatan mereka terjamin. Departemen luar negeri kiranya perlu melihat secara lebih teliti bahwa kehadiran mereka ke Indonesia itu masih dalam konteks politik negara Myanmar yang begitu parah yang menyebabkan mereka tertindas dan keluar dari negaranya untuk mencari perhatian dan perlindungan politik dunia internasional. Mereka perlu dilindungi secara politik oleh Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan menyambut baik semua manusia perahu dengan memberikan status negara kedua dan pemberian suaka kepada mereka sambil menunggu adanya jaminan keamanan yang menyeluruh dari negara ketiga.

Nasib manusia perahu sangat memerlukan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Indonesia. Mereka itu (etnis muslim minoriti) golongan tertindas dan diusir dari negaranya akibat perlakuan penguasa junta militer yang cukup ganas. Sekarang mereka sudah terselamatkan dalam wilayah hukum negara Indonesia atau mereka kini berada di negara kedua. Karena itu perlindungan dan keselamatan harus diberikan kepada mereka dan bukannya membuang mereka kembali ke negara asalnya.

Sebaiknya Pemerintah Indonesia sesegera mungkin mencari jalan terbaik bagi menangani pengungsi tersebut. Pemerintah sangat diharapkan segera mengambil langkah positif untuk mengizinkan dan mengundang pihak UNHCR guna mempercepat penanganan mereka dan selanjutnya diterbangkan kenegara ketiga. Nasib dan derita yang mereka alami saat ini sungguh memprihatinkan. UNHCR adalah lembaga paling tepat untuk mengurusi mereka yang berstatus pelarian politik.

Penulis adalah Pengurus Forum Lingkar Pena Aceh, Ketua Litbang BEM FK Unsyiah